”Mendiknas sebaiknya mendengarkan penyelenggaraan UAN dari berbagai pihak yang obyektif. Di beberapa tempat kecurangan penyelenggaraan UAN sangat memprihatinkan. Artinya, nilai UAN sama sekali tidak menggambarkan kemampuan sebagian peserta didik yang mengalami kecurangan itu,” ujar Sulistiyo kepada Republika, Selasa (3/11).
Jika Mendiknas bermaksud memanfaatkan nilai UAN untuk kepentingan itu, kata Sulistiyo, maka tentu ada beban yang sangat tinggi untuk UAN yang akan datang sehingga tingkat stress berbagai pihak akan meningkat. Saat ini, lanjut dia, UAN yang semestinya hanya sebagai salah satu penentu kelulusan, tapi praktiknya menjadi penentu utama kelulusan. ”Bahkan hasil UAN sering menjadi lambang prestise sekolah atau daerah, bahkan pejabat tertentu,” cetusnya.
Sulistiyo menambahkan, menjelang UAN banyak pihak yang stress, bukan hanya siswa tapi juga orang tua, guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan sebagainya. Ada beberapa kasus dan juga kegiatan tim sukses UAN yang sempat terdeteksi. ”Saya menduga banyak yang masih tersembunyi di dalam pelaksanaan UAN itu,” jelasnya.
Ketua Umum PGRI ini menambahkan, ada temuan, jadwal pelajaran sering diubah dengan mengutamakan jadwal mata pelajaran UAN. Siswa dilatih dalam frekuensi yang sangat tinggi sehingga pendidikan, terkesan diubah jadi pengajaran, pengajaran diubah jadi soal-soal, dan itu hanya menekankan aspek pengetahuan atau ingatan. ”Pendidikan nilai dan karakter sekarang sangat diabaikan,” keluhnya.
Temuan lain, ujar Sulistiyo, misalnya, ada pihak yang berusaha membocorkan atau membuka soal sebelum pelaksanaan ujian, terus soal dijawab, dan selanjutnnya dibocorkan kepada siswa. ”Ini pelecehan pendidikan sehingga siswa di sekolah tertentu, semakin tak mau belajar toh akan diberi bocoran jawaban,” jelasnya.
Yang sangat dikhawatirkan, kata Sulistiyo, adalah nilai hasil UAN yang dimanipulasi sehingga target kelulusan sekolah tertentu tercapai. Temuan ini tentu membutuhkan pembuktian serius karena memang sangat sulit dibuktikan. ”Kecuali dari kepala sekolah dan guru mau menyampaikan secara jujur dan apa adanya,” tegasnya.
Menurut Sulistiyo, persoalan penyelenggaraan UAN yang lalu sangat serius untuk diperbaiki. Mendiknas, harap dia, jangan tergesa-gesa menambah beban manfaat nilai UAN sebelum memperbaiki pelaksanaannya. ”Bahkan jika tak ada perbaikan, sebaiknya UAN ditinjau kembali pelaksanaannya,” ingatnya.
Ujian masuk perguruan tinggi, kata Sulistiyo, semestinya diutamakan yang mempunyai kemampuan prediktif terhadap potensi siswa. Potensi siswa di Indonesia, lanjut dia, sering sekali tidak dihargai. ”Semoga Mendiknas yang baru mampu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan secara komprehensif, tak tambal sulam, dan mengutamakan ideologi pendidikan,” tandasnya.
Dalam waktu dekat, Mendiknas bersama majelis rektor Indonesia memutuskan apakah hasil Ujian Nasional (UN) bisa menjadi tiket masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jika menggunakan hasil UN, otomatis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) bakal dihapus mulai tahun depan.
Ketua SNMPTN, Haris Supratna mengatakan, dalam rapat panitia SNMPTN di Bali beberapa hari lalu, ada beberapa hal yang dihasilkan. Pertama, evaluasi terhadap pelaksanaan SNMPTN 2009. Panitia menyimpulkan pelaksanaan SNMPTN berjalan lancar. Tes Potensi Akademik (TPA) yang digunakan dalam ujian SNMPTN dinilai sesuai untuk menguji kemampuan siswa.
“Karena itu, jika SNMPTN tahun depan tetap diteruskan, tes tersebut akan kami pakai,” kata Haris kemarin, Senin, 2 November. Demikian pula dengan sistem penilaian fifty-fifty untuk nilai teori dan praktik.
Secara umum, panitia berkesimpulan penyelenggaraan SNMPTN tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski masih ada beberapa kekurangan yang wajib diperbaiki seperti berbagai kecurangan yang masih ditemukan.
Kedua, kata Haris, rektor PTN menunggu kebijakan Mendiknas apakah SNMPTN akan diteruskan atau tidak. Rencananya, dalam waktu dekat ini, Mendiknas akanmengundang para rektor untuk membahas persoalan tersebut.
“Apakah cukup Unas (UN, red) yang menjadi tiket ke PTN atau SNMPTN tetap dipertahankan. Ini yang akan ditentukan,” katanya. Termasuk, apakah nanti PTN menjadi penyelenggara UN atau tidak. Sebab, sempat beredar wacana bila UN akan ditangani PTN.
Selama ini, kata Haris, PTN memang sudah dilibatkan dalam penyelenggaraan UN. Namun, hanya sebatas pengawas. PTN tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan UN secara optimal. Alhasil, rapor pelaksanaan UN tahun ini boleh dibilang belum memuaskan banyak kalangan lantaran masih terjadi berbagai kecurangan.
Haris menjelaskan, sejatinya pada 2012, hasil UNbakal menjadi syarat masuk PTN. Untuk menuju ke arah sana, Mendiknas lama (Bambang Sudibyo) memberi waktu tiga tahun (2009-2011) untuk memperbaiki sistem pelaksanaan UN, yaitu, dengan melibatkan PTN. “Tapi jika kebijakan tersebut bisa dipercepat tahun depan, mengapa tidak? Asalkan, sistem penyelenggaraan UNharus lebih baik,” jelas rektor Unesa itu.
Oleh karena itu, para rektor PTN saat ini tengah menanti kebijakan resmi Mendiknas. Yang pasti, para rektor siap jika nanti bakal ditunjuk sebagai penyelenggara UN. Termasuk, jika SNMPTN ditiadakan.
“Apapun kebijakannya, kalau itu baik dan demi kemajuan pendidikan, kami siap,” katanya.
Wacana tersebut dikemukakan oleh Ketua Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Haris Supratno di sela-sela paparan program 100 hari kerja Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, Jumat (6/11), oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh.
Pada Jumat (30/10), kata Haris mengatakan bahwa para perwakilan perguruan tinggi berkumpul di Denpasar, Bali, untuk membahas wacana integrasi UN-SNMPTN. Hadir dalam pertemuan itu, enam perwakilan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Mataram (Unram), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
Haris menuturkan, dari pertemuan itu disepakati, para dosen dan pakar pendidikan perguruan tinggi bisa mempertimbangkan terintegrasinya UN dan SNMPTN dengan syarat, kredibilitas UN telah dapat dipertanggungjawabkan.
Namun untuk mencapai hal itu, Haris mengatakan bahwa perguruan tinggi akan terlibat ke dalam UN secara fungsional. Pada UN sebelumnya, keterlibatan mereka masih bersifat kerja sama dengan pihak penyelenggara atau panitia UN, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
“Kali ini kita akan terlibat pada semua proses UN mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Ini integrasi bertahap, tidak bisa langsung jadi sehingga terus kita perbaiki tahap demi tahap sampai benar-benar kita anggap kredibel,” tambah Rektor Universitas Negeri Surabaya ini.
Haris mengatakan, integrasi UN-SNMPTN baru bisa berlaku selambat-lambatnya pada 2010.
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri diharapkan bisa dihapus pada tahun 2012 karena seleksi masuk perguruan tinggi negeri diintegrasikan dengan ujian nasional. Namun, sebelum pola ini diterapkan, pelaksanaan ujian nasional harus dibenahi terlebih dahulu
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Jumat (6/11), saat menyampaikan Program 100 Hari Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, polemik masalah ujian nasional (UN) ini tak akan pernah selesai. Selalu ada pro dan kontra.
”Daripada membahas perbedaan pandangan, akan jauh lebih baik jika berkonsentrasi pada upaya membuat UN lebih baik dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Untuk menjamin hasil UN dapat menjadi bahan penilaian ujian masuk perguruan tinggi negeri (PTN), Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia akan terlibat aktif sejak awal penyusunan soal, pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan UN. Kehadiran PTN pada dasarnya ikut melengkapi dan menyempurnakan proses UN sehingga tidak ada lagi kecurangan-kecurangan. ”Jika hasil UN bisa dipercaya, tidak ada alasan bagi PTN untuk menolak integrasi ini,” kata Nuh.
Tidak langsung
Jika hasil UN dapat dipercaya, kemungkinan besar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akan dihapuskan pada tahun 2012. Namun, Ketua Umum SNMPTN 2009 Haris Supratno menegaskan bahwa SNMPTN tidak bisa langsung hilang, tetapi akan dilakukan bertahap.
”Benahi dulu pelaksanaan UN. Harapannya 2010 hasil UN, khususnya SMA, bisa dipercaya. Jika sudah bisa dipercaya, tentu tidak ada alasan untuk menunggu sampai tahun 2012. Lebih cepat lebih baik,” kata Haris, yang juga rektor Universitas Negeri Surabaya itu.
Wacana integrasi sistem pendidikan ini sudah disosialisasikan sejak 2008 dan kalangan rektor PTN telah sepakat melaksanakan ”bebas SNMPTN 2012”. Untuk mencapai target itu, rektor PTN di seluruh Indonesia akan mengawasi titik-titik rawan kecurangan, seperti pencetakan hingga distribusi soal. Selain itu, para rektor pun akan membantu guru membuat soal-soal UN.
Wacana yang dilontarkan sejumlah pakar selama ini agar hasil ujian nasional (UN) dapat digunakan sebagai tanda masuk perguruan tinggi, akhirnya terwujud. Bahkan, sejumlah rektor perguruan tinggi negeri (PTN) sejak tahun lalu sudah sepakat karena selama ini pun mereka dilibatkan dalam penyusunan soal UN.
Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional, Moh. Nuh dan Ketua Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM-PTN), Prof. Dr. Haris Supratno disela-sela keterangan pers mengenai Program Kerja 100 Hari Menter Pendidikan Nasional, di Kantor Depdiknas, Jumat (6/11).
“Kita menargetkan integrasi UN dan SNM-PTN dapat dilakukan paling lambat pada 2010. Integrasi UN dan SMPTN terkendala oleh kredibilitas pelaksanaan UN oleh pihak perguruan tinggi,” jelas mendiknas.
Menurut dia, ada tiga hal yang mempengaruhi kredibilitas UN yaitu substansi soal UN yang diujikan, pelaksanaan dan evaluasi UN. Karena itu, panitia UN melibatkan pihak perguruan tinggi dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam pelaksanaan UN. “Tetapi kewenangan tetap ada pada panitia UN.
Pada kesempatan yang sama, Ketua SNM-PTN yang juga Rektor Universitas Negeri Surabaya, Haris Supratno mengatakan, integrasi UN dan SNMPTN terkendala oleh kredibilitas UN. “Saat ini kredibilitas UN dipertanyakan karena masih banyaknya kecurangan pada pelaksanaan UN, sehingga kalau integrasikan dilaksanakan akan tidak adil,” katanya.
Ketidakadilan yang dimaksud Haris, yaitu akibat kecuranganan pelaksanaan UN, bisa saja seorang siswa yang kurang pandai lulus dengan nilai UN yang tinggi karena dibantu oleh gurunya, dan siswa pandai malah gagal karena mandiri. Karena itu, Haris mengatakan pihak perguruan tinggi dilibatkan dalam pelaksanaan UN untuk membuat UN kredibel.
Haris menambahkan, perguruan tinggi dilibatkan dalam UN mulai dari pembuatan soal, sampai dengan pelaksanaannya. Pelibatan pihak perguruan tinggi pada pelaksanaan UN mulai dilakukan mulai 2009.
Mengenai integrasi UN dan SNM-PTN, Haris mengatakan pelaksanaannya akan dilakukan bertahap sampai nanti ditargetkan dilakukan sepenuhnya pada 2012. “Dengan pelibatan (perguruan tinggi) yang lebih fungisonal pada 2010, UN sudah kredibel sehingga tidak usah tunggu 2012. Integrasi yang lebih cepat lebih baik,” ujarnya.
Bila kebijakan integrasi UN dan SNM-PTN dari Mendiknas tersebut bisa dilaksanakan sepenuhnya, tambah Haris, maka SNM-PTN bisa dihilangkan. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir perguruan tinggi sudah dilibatkan dalam pembuatan soal UN sehingga sudah tahu kualitas soalnya dan tidak perlu diragukan lagi hasilnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar